Arti Kata "asas keterbukaan" menurut Kamus Hukum

Pranala (link): https://www.maknaa.com/hukum/asas-keterbukaan

Halaman ini menjelaskan Arti Kata asas keterbukaan menurut Kamus Hukum.

No Kata Arti
1 asas keterbukaan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;

Lebih lanjut mengenai asas keterbukaan

asas keterbukaan terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

pengadilan suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya
Pengadilan Agama Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dah hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; waqaf dan shadaqoh
Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi
Pengadilan Militer Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer
Pengadilan Niaga Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang
Pengadilan Pajak Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha negara
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960
pengadilan tinggi badan yang berkuasa mengadili perkara banding yang berasal dr pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
pengadilan negeri badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya
asas keterbukaan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana
Penyelidikan (UU Pengadilan HAM) Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan adatidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM
penuntut umum jaksa yang menuntut perkara yang disidangkan
Putusan Pengadilan Putusan Hakim yang menyelesaikan perkara
College van Achepenen pengadilan di kota Betawi (Batavia) yang mula-mula terdiri atas dua orang VOC serta dua orang preman penduduk kota Betawi
Konstitusi Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945) ataupun tidak tertulis seperti di Inggris
asas presentasi pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;

Indeks Kamus Hukum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z