Arti Kata "BPN (Badan Pertanahan Nasional)" menurut Kamus Hukum

Pranala (link): https://www.maknaa.com/hukum/bpn-badan-pertanahan-nasional

Halaman ini menjelaskan Arti Kata BPN (Badan Pertanahan Nasional) menurut Kamus Hukum.

No Kata Arti
1 BPN (Badan Pertanahan Nasional) Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis mengenai tanah

Lebih lanjut mengenai BPN (Badan Pertanahan Nasional)

BPN (Badan Pertanahan Nasional) terdiri dari 4 kata. Kata tersebut mempunyai 10 kata terkait yakni sebagai berikut:

Lembaga Arbitrase Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa
tanah gogolan tanah kepunyaan bersama dari warga desa yang pertama-tama menduduki lingkungan tanah tersebut
BPN (Badan Pertanahan Nasional) Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis mengenai tanah
Buku Tanah Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah
Hak atas Tanah Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum
barang bukti benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan
eksepsi kewenangan (kompetensi) relatif eksepsi yg dibuat apabila pengadilan dinyatakan tidak berwenang dapat bersifat relatif dan absolut;
eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut dilakukan bilamana substansi perkara yang akan diajukan bukan wewenang pengadilan tempat perkara diajukan;
Ombudsman Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan
contentieus mengenai suatu perkara, perselisihan hak dengan pertentangan;

Indeks Kamus Hukum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z