Kata Awalan P Menurut Kamus Hukum

Pranala (link): https://www.maknaa.com/hukum

Indeks Kamus Hukum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Hukum

No Kata Arti
1 PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha
2 Pelanggaran Berat HAM Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)
3 Pemberi Fidusia Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4 Pemberian Kuasa Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan
5 Penahanan
6 Penanggungan (Borgtocht) Jeminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya
7 Penangkapan
8 Penataan ruang Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
9 Pengadilan Agama Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dah hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; waqaf dan shadaqoh
10 Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
11 Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial
12 Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi
13 Pengadilan Militer Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer
14 Pengadilan Niaga Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang
15 Pengadilan Pajak Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak
16 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha negara
17 Pengampuan Keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum
18 Penyelidik Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan)
19 Penyelidikan (UU Pengadilan HAM) Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan adatidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM
20 Penyelidikan Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP)